Perdebatan tentang larangan modifikasi memang tengah hangat diperbincangkan dalam industri dan komunitas otomotif. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan modifikasi pada tahun 2021, suara-suara pro dan kontra pun mulai terdengar.
Industri otomotif menyambut kebijakan ini dengan penuh dukungan. Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Harjanto, larangan modifikasi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan menjaga kualitas lingkungan. “Modifikasi yang dilakukan secara sembarangan bisa mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan membahayakan pengemudi serta pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, komunitas otomotif merasa keberatan dengan larangan ini. Mereka berpendapat bahwa modifikasi merupakan bagian dari budaya otomotif di Indonesia dan menjadi wadah ekspresi kreativitas bagi para penggemar otomotif. Ketua Umum Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI), Agus Supriyanto, menegaskan bahwa larangan modifikasi akan merugikan industri dan komunitas otomotif. “Kami meminta pemerintah untuk mendengarkan suara kami dan mencari solusi yang lebih bijaksana terkait regulasi modifikasi ini,” katanya.
Perdebatan tentang larangan modifikasi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan. Menurut Ahli Hukum Transportasi dari Universitas Indonesia, Bambang Suryadi, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait larangan modifikasi ini. “Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak hanya berdampak pada keselamatan berkendara, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan konsumen,” ujarnya.
Dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, perdebatan tentang larangan modifikasi terus berlanjut. Penting bagi semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Ikatan Motor Indonesia (IMI), Sadikin Aksa, “Kita harus bisa menemukan titik tengah yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik dari segi keselamatan berkendara maupun kebebasan berekspresi dalam modifikasi otomotif.”